Kehidupan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Semarang

Kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang mencerminkan dinamika kompleks antara resiliensi sosial-budaya yang dibangun di atas pondasi multikulturalisme, pranata tradisional sebagai perekat masyarakat, serta upaya pelestarian budaya di tengah arus modernisasi.

Kesejahteraan masyarakat diukur melalui kualitas hidup agregat yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 85,24 pada tahun 2024, serta tantangan kesenjangan ekonomi dan aksesibilitas layanan dasar yang masih perlu perhatian serius.​

Isu kehidupan sosial yang dihadapi meliputi kemiskinan (4,23% pada 2023), risiko kesehatan seperti stunting, dan ketimpangan aksesibilitas pendidikan terutama untuk jenjang menengah kejuruan.

Dampak megaurbanisasi mendorong ekspansi ke wilayah pinggiran seperti Mijen dan Tembalang, yang mengakibatkan erosi modal sosial di periferi akibat menurunnya intensitas interaksi tradisional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 menempatkan peningkatan SDM unggul dan berbudaya sebagai prioritas utama melalui empat agenda pembangunan: kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas secara inklusif, perlindungan sosial yang adaptif, dan pemajuan kebudayaan dengan pendidikan karakter.​

Resiliensi Sosial dan Modal Budaya

Resiliensi sosial Kota Semarang dibangun di atas modal budaya yang kuat, ditopang oleh pondasi multikulturalisme historis, pranata tradisional yang masih berfungsi sebagai perekat sosial, dan upaya pelestarian budaya melalui inovasi kultural yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Fondasi Multikulturalisme dan Akulturasi

Semarang merupakan pusat akulturasi budaya historis, terutama antara budaya Jawa dan Tionghoa yang telah berlangsung sejak abad ke-15.

Penelitian menunjukkan bahwa Semarang memiliki akulturasi budaya yang berasal dari tiga etnis: Jawa, Tionghoa, dan Arab, yang tercermin dalam kuliner khas seperti lunpia, festival kebudayaan seperti Imlek, Festival Cheng Ho, dan Dugderan.”

Kawasan cagar budaya seperti Pecinan dan Kota Lama berfungsi sebagai media integrasi dan pelestarian identitas multikultural.

Klenteng Sam Poo Kong yang didirikan tahun 1724 menjadi simbol toleransi beragama dan akulturasi arsitektur Tionghoa-Jawa, sementara kawasan Pecinan di Gang Lombok hingga kini masih mempertahankan tradisi perdagangan dan ritual keagamaan yang harmonis dengan komunitas lainnya.​

Pranata Tradisional sebagai Perekat Sosial

Kerukunan antar etnis di kawasan Pecinan, misalnya di Pasar Gang Baru, dipengaruhi oleh faktor etnis, agama, dan tempat tinggal yang saling menghormati.

Pranata-pranata tradisional memiliki peran fungsional dalam membangun jaringan integrasi sosial, seperti kerja bakti gotong royong, arisan RT/RW yang melibatkan lintas etnis, dan kenduri atau selamatan yang menjadi ruang interaksi informal antar warga.​

Perwujudan multikulturalisme termanifestasi melalui sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, dan berkembangnya kerja sama sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Susanti (2023) dalam penelitiannya mencatat bahwa kearifan lokal sebagai modal sosial dalam menjaga toleransi beragama di dalam masyarakat Semarang terbukti kohesif lintas warga, agama, dan kepercayaan.​

Pelestarian Budaya dan Inovasi Kultural

Tradisi lokal Dugderan menjadi simbol penting akulturasi Jawa, Islam, dan Tionghoa yang memperkuat nilai kebersamaan dan persatuan.

Festival Dugderan dilaksanakan setiap tahun menyambut Ramadhan dengan maskot Warak Ngendog yang merupakan hewan mitologi gabungan dari tiga etnis (Jawa, Tionghoa, Arab), memberikan bentuk penggambaran bahwa dulunya ketiga etnis tersebut melebur menjadi satu sebagai penduduk Kota Semarang.”

Namun, tantangan modernisasi menghadirkan potensi lunturnya minat generasi muda terhadap tradisi. Penelitian menunjukkan bahwa generasi digital lebih tertarik pada hiburan modern dibandingkan ritual tradisional. Untuk mengatasi hal ini, strategi adaptif yang dikembangkan meliputi pemanfaatan teknologi seperti Virtual Reality (VR) untuk mengemas tradisi agar tetap relevan, digitalisasi dokumentasi budaya, serta integrasi konten budaya lokal dalam kurikulum pendidikan formal dan media sosial.​

Profil Kesejahteraan Makro dan Dinamika Demografi

Kesejahteraan makro Kota Semarang tercermin dalam capaian pembangunan manusia dan dinamika demografi yang terus berkembang menuju komposisi penduduk yang lebih matang dengan tantangan aging population di masa depan.

Kualitas Hidup Agregat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang yang tergolong sangat tinggi mencapai 85,24 pada tahun 2024, mengalami peningkatan sebesar 0,81 poin dari tahun sebelumnya.

Peningkatan IPM terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan, menurut Badan Pusat Statistik Kota Semarang.​

Target peningkatan kualitas hidup jangka panjang yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Semarang 2025-2045 menargetkan IPM mencapai 91,1–91,9 pada tahun 2045, sejajar dengan negara-negara maju.

Capaian ini didukung oleh perbaikan berkelanjutan di semua komponen penyusun IPM, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.​

Struktur dan Tantangan Demografi Jangka Panjang

Proyeksi populasi menunjukkan jumlah penduduk Kota Semarang sebesar 1,7 juta jiwa pada 2024 yang diprediksi meningkat menjadi 1.874.716 jiwa pada 2045. Pergeseran komposisi penduduk signifikan terjadi dengan dominasi kelompok usia produktif 35–49 tahun pada periode 2025-2035, yang kemudian bergeser menuju fase peningkatan jumlah usia tua (aging population) yang diproyeksikan mencapai 18% dari total populasi pada 2045.​

Konsekuensi sosiologis dari perubahan struktur demografi ini meliputi kenaikan rasio ketergantungan (dependency ratio) yang meningkat dari 39,84% (2025) menjadi 53,42% (2045), serta kebutuhan prioritas pembangunan yang ramah lansia.

Hal ini menuntut penyiapan pelayanan sosial geriatri, infrastruktur kesehatan khusus lansia, sistem pensiun yang berkelanjutan, dan transformasi pola konsumsi serta layanan publik yang disesuaikan dengan karakteristik populasi lanjut usia.​

Isu Kesenjangan dan Akses Layanan Dasar

Meskipun capaian IPM tergolong tinggi, kota Semarang masih menghadapi tantangan kesenjangan ekonomi dan ketimpangan akses terhadap layanan dasar yang memerlukan intervensi kebijakan strategis.

Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi

Tingkat kemiskinan Kota Semarang tercatat 4,23% pada tahun 2023, dengan target ambisius Pemerintah Kota Semarang untuk menurunkannya menjadi 2,9% pada tahun 2030 dan mendekati nol (0–0,22%) pada 2045. Capaian ini memerlukan strategi komprehensif yang menyasar akar permasalahan kemiskinan struktural dan aksesibilitas ekonomi bagi kelompok marginal.​

Peningkatan Indeks Gini (ketimpangan ekonomi) yang tercatat 0,44 pada tahun 2023 menunjukkan perlunya fokus pada peningkatan kesejahteraan berkeadilan dengan target penurunan Rasio Gini menjadi 0,393–0,387 pada 2045. Fenomena pengangguran struktural, terutama pengangguran terdidik, menjadi isu krusial akibat ketidaksesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri yang terus berubah di era digital dan otomasi.​

Risiko Kesejahteraan Kelompok Rentan

Tantangan kesehatan yang dihadapi meliputi prevalensi stunting yang tercatat 10,4% pada tahun 2023 menurut data nasional, meskipun data terkini Kota Semarang menunjukkan penurunan signifikan menjadi 1,14% melalui program inovatif Rumah PELITA (Penanganan Gizi Lintas Sektor). “Upaya yang selama ini Pemkot Semarang laksanakan telah membuahkan hasil signifikan, dari 1.600 anak stunting di awal tahun menjadi 912 anak pada data cut-off November,” menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.​

Angka kematian ibu yang masih tinggi (79,9 per 100.000 kelahiran hidup) dan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (7,08%) pada kelompok rentan menjadi fokus intervensi melalui program bantuan pangan, edukasi gizi, dan peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan ibu dan anak.​

Aksesibilitas Spasial Pelayanan Pendidikan

Akses yang merata pada tingkat dasar menunjukkan hasil baik, dengan akses ke Sekolah Dasar (SD) menjangkau 91,81% penduduk dalam jarak 1.200 meter atau 15 menit jalan kaki. Akses Puskesmas juga relatif merata dengan 93,57% penduduk terjangkau dalam radius layanan standar.​

Namun, ketimpangan akses pendidikan menengah menjadi isu serius. Fasilitas dengan aksesibilitas yang buruk adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang sebaran lokasinya cenderung memusat di sekitar pusat Kota Semarang sehingga penduduk yang tinggal di pinggiran kota harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk dapat mengakses fasilitas tersebut.”​

Dampak mobilitas yang timbul sangat signifikan: “Lebih dari 15% penduduk harus menempuh perjalanan pada jarak kelas II (9 km, atau 112,5 menit jalan kaki, 24 menit bersepeda) untuk mencapai SMK terdekat,” yang berpotensi meningkatkan volume perjalanan dan memicu kemacetan lalu lintas serta menurunkan minat siswa untuk melanjutkan ke jenjang SMK.​

Dampak Megaurbanisasi dan Fragmentasi Spasio-Sosial

Fenomena mega urbanisasi Kota Semarang membawa dampak transformasi spasial dan sosial yang signifikan, terutama di wilayah pinggiran kota yang mengalami percepatan pembangunan.

Ekspansi Urban ke Wilayah Pinggiran

Fenomena mega urbanisasi (urban sprawl) dipicu oleh pertumbuhan industri, perdagangan, jasa, dan pendidikan yang mendorong perpindahan penduduk ke wilayah periferi, terutama Kecamatan Mijen dan Tembalang.

Perkembangan kawasan permukiman di Kecamatan Mijen dipengaruhi oleh urbanisasi dan pembangunan, seperti proyek Bukit Semarang Baru (BSB City) yang mencakup lima kelurahan dengan konsep Integrated Urban Development sebagai pemecah aglomerasi dan Central Business District (CBD) baru di Kota Semarang.

Perubahan fungsi lahan yang signifikan terjadi dari lahan pertanian menjadi permukiman, perdagangan, dan industri. Meningkatnya kepadatan permukiman di Mijen secara signifikan dipicu oleh peralihan guna lahan sawah ke lahan permukiman yang menyebabkan pertumbuhan lahan permukiman sebesar 24,46% di BSB City.

Demikian pula di Tembalang, “tingginya kepadatan terbangun disebabkan karena tingginya jumlah mahasiswa di kawasan Undip Tembalang yang memicu tingginya jumlah lahan terbangun di kawasan ini.”​

Transisi mata pencaharian penduduk asli berubah dari sektor agraris ke non-agraris (perdagangan, jasa, wirausaha) karena dianggap lebih menguntungkan dan sesuai dengan perubahan karakter wilayah dari rural menjadi urban.​

Erosi Modal Sosial di Periferi

Dampak sosiologis negatif dari mega urbanisasi yang paling terasa adalah munculnya individualisme dan penurunan intensitas interaksi sosial di kalangan penduduk pinggiran kota. Adiana (2013) mencatat bahwa urbanisasi di Kecamatan Mijen dapat dilihat dari aspek ruang dan manusia seperti demografi, ekonomi, dan sosial masyarakat yang mengalami perubahan signifikan.

Lembaga sosial-budaya tradisional seperti arisan, gotong royong, dan kenduri menjadi kurang fungsional sebagai wadah interaksi di wilayah urbanisasi baru karena heterogenitas penduduk pendatang yang tidak memiliki ikatan sosial-historis dengan komunitas lokal. Hal ini mengakibatkan fragmentasi sosial antara penduduk asli dan pendatang, serta menurunnya kohesi sosial yang pernah menjadi kekuatan modal sosial tradisional Kota Semarang.